Posted in

Sidang Perdana Mantan Bupati KKT Digelar, Publik Awasi Dugaan Korupsi

Sidang perdana mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) resmi digelar di Pengadilan Tipikor Ambon.

Sidang Perdana Mantan Bupati KKT Digelar, Publik Awasi Dugaan Korupsi

Kasus dugaan korupsi miliaran rupiah yang menyeret mantan pejabat ini menjadi sorotan publik, dengan masyarakat mengawasi proses hukum agar berjalan transparan dan adil. Berikut ini rangkuman berbagai informasi terbaru dan terviral di Maluku yang ada di Info Kejadian Maluku.

Sidang Perdana Mantan Bupati KKT Digelar di Pengadilan

Mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) resmi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon. Sidang yang digelar pada Selasa (16/12/2025) menjadi sorotan publik karena kasus dugaan korupsi yang menyeret pejabat daerah ini berdampak pada keuangan daerah dan pembangunan lokal.

Sidang perdana diwarnai hadirnya sejumlah pihak, termasuk kuasa hukum mantan bupati, jaksa penuntut umum, serta awak media. Masyarakat KKT menunggu proses hukum berjalan transparan demi menegakkan keadilan. “Kami berharap proses persidangan ini berjalan adil dan sesuai prosedur hukum,” kata seorang warga yang mengikuti jalannya sidang dari ruang publik pengadilan.

Kasus ini berfokus pada dugaan penyalahgunaan anggaran daerah senilai miliaran rupiah yang terjadi selama masa jabatan mantan bupati. Dugaan tersebut meliputi proyek fiktif, mark-up pengadaan, dan aliran dana yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga merugikan keuangan negara.

Kronologi Kasus dan Dakwaan Jaksa

Jaksa penuntut umum menjelaskan kronologi kasus saat membacakan dakwaan. Menurut jaksa, dugaan korupsi terjadi pada beberapa proyek pembangunan infrastruktur dan belanja modal daerah antara tahun 2022 hingga 2024. Dana yang seharusnya untuk pembangunan fasilitas publik diduga dialihkan ke rekening pribadi dan pihak ketiga.

Selain itu, jaksa menegaskan adanya bukti dokumen keuangan, kwitansi palsu, dan saksi yang memperkuat dugaan keterlibatan mantan bupati. “Semua bukti telah diverifikasi dan akan menjadi dasar persidangan untuk memastikan kebenaran,” ujar jaksa.

Sidang perdana ini juga menghadirkan saksi ahli dari Inspektorat Daerah KKT yang akan memberikan keterangan terkait prosedur pengelolaan anggaran daerah. Kehadiran saksi diharapkan bisa memperjelas sejauh mana penyalahgunaan terjadi dan siapa pihak yang paling bertanggung jawab.

Baca Juga: Kolaborasi INPEX, Pemprov Maluku, dan KKT Percepat Proyek Gas Abadi Masela

Respons Masyarakat dan Langkah Penegakan Hukum

Respons Masyarakat dan Langkah Penegakan Hukum

Kasus ini memicu reaksi publik di KKT dan Maluku. Banyak warga menyuarakan dukungan agar proses hukum berjalan transparan, menindak pejabat yang melanggar, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Aktivis anti-korupsi menekankan pentingnya pengawasan publik agar kasus serupa tidak terulang.

Kuasa hukum mantan bupati menyatakan kliennya akan memberikan keterangan secara terbuka dan kooperatif. “Kami menghormati proses hukum dan akan memberikan pembelaan sesuai fakta serta bukti yang ada,” ujar pengacara yang mendampingi mantan bupati.

Sementara itu, jaksa menegaskan komitmen untuk menuntut sesuai hukum yang berlaku. “Kami akan memastikan setiap tersangka, tanpa terkecuali, diproses dengan adil dan akuntabel,” kata jaksa penuntut. Hal ini menjadi sinyal kuat bagi pejabat daerah lain bahwa hukum tegas menindak korupsi.

Proses Selanjutnya dan Harapan Pemulihan

Sidang perdana ini menjadi langkah awal untuk mengurai kasus dugaan korupsi di KKT. Pengadilan Tipikor Ambon dijadwalkan melanjutkan sidang dengan menghadirkan saksi-saksi kunci dan bukti tambahan pada pekan berikutnya. Jadwal sidang selanjutnya diharapkan dapat berjalan lancar meski antisipasi keamanan tetap dilakukan untuk menghindari kerumunan massa yang berlebihan.

Pemerintah daerah KKT berharap proses persidangan dapat mempercepat pemulihan keuangan daerah yang terdampak. Dana publik yang sempat disalahgunakan menjadi prioritas untuk ditelusuri dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum.

Masyarakat berharap pengadilan memberikan keputusan yang adil sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi pejabat daerah lain. Transparansi dan penegakan hukum diharapkan menjadi fondasi bagi pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya di masa mendatang.

Simak dan ikuti berita terupdate lainnya tentang Maluku dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpecaya hanya di Info Kejadian Maluku.


Sumber Informasi Gambar:

  1. Gambar Pertama dari ambon.antaranews.com
  2. Gambar Kedua dari ambon.antaranews.com