Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat pembenahan rumah sakit rujukan dengan memperketat standar layanan kesehatan bagi masyarakat.
Pemprov Maluku serius benahi layanan rumah sakit rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) demi kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, evaluasi 30 RS dari 11 kabupaten/kota soroti transparansi dan ketersediaan obat esensial. Kadis Kesehatan dr. Elna S. Anakotta tegas pastikan obat tak kosong agar pasien tak beli sendiri.
Temukan berbagai informasi menarik dan bermanfaat untuk menambah wawasan Anda, hanya di Info Kejadian Maluku.
Evaluasi Komprehensif FKRTL
Rapat evaluasi perdana digelar pada Kamis (9/4/2026) dengan melibatkan 30 rumah sakit rujukan. Selain itu, pertemuan ini berfokus membahas ketimpangan distribusi obat esensial di Maluku yang masih belum merata. Hasil temuan tersebut akan menjadi dasar perbaikan sistem layanan kesehatan secara menyeluruh.
Kondisi stok obat yang tidak stabil membuat pasien masih harus menanggung biaya tambahan di luar rumah sakit. Selain itu, Elna Anakotta menegaskan bahwa obat wajib tersedia di seluruh pusat layanan tanpa pengecualian. Langkah ini diharapkan dapat mencegah beban biaya tambahan bagi pasien rujukan.
Transparansi informasi medis juga menjadi isu penting yang turut dievaluasi dalam rapat tersebut. Selain itu, pencatatan edukasi pasien diwajibkan secara lengkap dalam rekam medis setiap fasilitas kesehatan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan akuntabilitas tenaga kesehatan kepada masyarakat.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Fokus Transparansi Pelayanan
Kejelasan informasi medis kepada pasien diperketat melalui penerapan SOP baru di fasilitas kesehatan. Selain itu, komunikasi antara dokter dan pasien dilatih agar lebih humanis dan efektif. Evaluasi juga menemukan bahwa pelayanan di beberapa rumah sakit belum sepenuhnya ramah pasien.
Pencatatan rekam medis yang lengkap kini menjadi standar wajib di setiap FKRTL. Selain itu, edukasi kesehatan kepada pasien harus terdokumentasi dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan rujukan di Maluku.
Elna Anakotta menginstruksikan audit internal dilakukan setiap bulan di seluruh rumah sakit. Selain itu, pelaporan stok obat secara real-time diwajibkan kepada Dinas Kesehatan provinsi. Sistem monitoring ini bertujuan mencegah kekosongan obat yang berulang di wilayah terpencil.
Baca Juga: Peredaran 120 Liter Miras Ilegal di Ambon Digagalkan Polisi, Ini Faktanya
Pemenuhan Stok Obat Esensial
Krisis obat esensial akibat distribusi yang belum optimal menjadi prioritas utama penanganan di sektor kesehatan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku melakukan realokasi anggaran khusus untuk pengadaan obat rujukan pada tahun 2026. Targetnya adalah ketersediaan obat mencapai 100 persen di 30 FKRTL yang telah ditetapkan.
Pengadaan terpusat melalui Dinas Kesehatan diharapkan dapat mengurangi disparitas antar kabupaten. Selain itu, sistem logistik dingin diperkuat untuk mendukung distribusi obat antar pulau di Maluku. Obat-obatan kritis seperti antibiotik dan kemoterapi menjadi prioritas utama dalam menjaga ketersediaan stok aman.
Kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan distributor swasta dilakukan untuk mempercepat alur pasok obat. Selain itu, tenaga farmasi rumah sakit dilatih dalam manajemen stok berbasis data. Sistem teknologi informasi baru juga digunakan untuk memantau obat kedaluwarsa dan stok tidak bergerak secara real-time.
Dampak Positif ke Masyarakat
Layanan rujukan yang optimal mengurangi kebutuhan pasien mencari obat di apotek luar rumah sakit. Selain itu, biaya berobat bagi masyarakat di wilayah terpencil Maluku mengalami penurunan yang signifikan. Transparansi layanan juga meningkatkan kepuasan pasien secara nyata.
Fasilitas FKRTL diharapkan mampu menangani kasus-kasus kompleks tanpa hambatan logistik obat. Selain itu, angka kematian maternal dan bayi di wilayah ini ditargetkan menurun secara drastis. Program ini menjadi upaya mewujudkan layanan kesehatan yang merata dari Ambon hingga pulau-pulau terluar.
Ke depan, pemerintah provinsi menargetkan akreditasi penuh bagi 30 rumah sakit rujukan dalam dua tahun. Selain itu, pelatihan sumber daya manusia kesehatan dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kompetensi tenaga medis. Visi besar ini adalah menghadirkan layanan kesehatan prima tanpa diskriminasi jarak maupun ekonomi.
Simak dan ikuti berita terupdate lainnya tentang Maluku dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpercaya hanya di Info Kejadian Maluku.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari ambon.antaranews.com
- Gambar Kedua dari sulsel.idntimes.com