Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menghadiri kegiatan Exit Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Proyek-Proyek di Provinsi Maluku.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan penegasan penting terkait pengelolaan proyek strategis dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, serta penegakan disiplin terhadap pelaksanaan proyek agar hasil pembangunan maksimal dan bebas dari penyimpangan.
Arti Penting Exit Meeting PPS bagi Pembangunan Maluku
Exit Meeting PPS merupakan forum evaluasi yang diadakan setelah proses pengamanan pembangunan strategis selesai dilaksanakan. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelaksanaan seluruh proyek strategis berjalan sesuai prosedur hukum dan memenuhi standar transparansi serta akuntabilitas.
Dengan evaluasi akhir ini, pemerintah daerah bersama Kejati dapat meminimalisir risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus mempercepat penyelesaian serta hasil pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat Maluku.
Apresiasi Gubernur Terhadap Kerja Profesional Kejati Maluku
Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kejati Maluku yang secara konsisten melaksanakan pengamanan pembangunan strategis di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari peranan pengawasan yang dilakukan Kejati sebagai mitra strategis pemerintah.
Kerjasama ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menjaga proyek-proyek strategis agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian negara ataupun masyarakat.
Pesan Tegas Gubernur Untuk Seluruh OPD
Gubernur Hendrik Lewerissa menginstruksikan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menindaklanjuti rekomendasi dan catatan perbaikan yang diberikan Kejati dalam rangka memperbaiki kinerja pelaksanaan proyek.
“Tindak lanjut ini harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab. Saya tidak akan memberikan toleransi bagi kecerobohan administratif maupun tindakan yang berpotensi merugikan publik,” tandasnya tegas.
Penegasan ini menjadi pesan kuat bagi aparat pemerintah agar mengedepankan profesionalisme dan etika dalam tugas.
Baca Juga: Viral! Upaya Penyelundupan Nuri Bayan Digagalkan di Maluku
Kajati Maluku Jelaskan Prinsip dan Tujuan Pengamanan PPS
Kejaksaan Tinggi Maluku diwakili oleh Kepala Kejati, Agoes Soenanto Prasetyo, menjelaskan bahwa pengamanan pembangunan strategis dilakukan dengan prinsip objektif, profesional, kerahasiaan, transparan, serta akuntabel.
Ia menekankan bahwa tujuan utama PPS adalah meminimalkan praktik penyimpangan sehingga proyek-proyek yang dilaksanakan bisa selesai tepat waktu dan berkontribusi untuk kemajuan daerah.
Kajati berharap peran serta semua pihak agar pengamanan pembangunan dapat berjalan lebih baik di masa depan.
Cakupan dan Besaran Proyek yang Dijaga Kejati
Dalam rapat ini, terungkap bahwa ada sekitar 82 paket proyek fisik di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Dengan total anggaran mencapai Rp313 miliar, serta 33 paket proyek melalui e-Katalog dengan nilai lebih dari Rp38,5 miliar.
Proyek tersebut tersebar di beberapa dinas antara lain Dinas PUPR, Pendidikan dan Kebudayaan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Sosial dan Rumah Sakit Haulussy.
Data ini menunjukkan skala besar pembangunan yang diwujudkan dan perlunya pengawasan ketat agar hasilnya optimal.
Penyerahan Surat Pemberitahuan Selesai Pengamanan
Acara diakhiri dengan penyerahan surat pemberitahuan bahwa pengamanan pembangunan strategis telah selesai dilaksanakan oleh Kejati kepada Gubernur Maluku, rektor Universitas Pattimura, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku.
Penyerahan ini menandai berakhirnya satu siklus pengamanan dan evaluasi proyek tahun anggaran 2024 dengan harapan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara maksimal demi pembangunan berkelanjutan.
Kesimpulan
Kehadiran Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam Exit Meeting PPS di Kejati Maluku. Hal ini menjadi bukti kuat komitmennya untuk menjamin tata kelola proyek strategis yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan penegasan tegas agar seluruh OPD menjalankan rekomendasi Kejati dan menghindari penyimpangan. Diharapkan kualitas pembangunan di Maluku meningkat signifikan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Sinergi pemerintah dan Kejati menjadi kunci keberhasilan pengembangan infrastruktur serta pelayanan publik demi kemajuan daerah dan kesejahteraan warganya. Untuk informasi terkini dan lengkap mengenai berbagai kejadian penting di Maluku, termasuk insiden keamanan dan bencana alam, kalian bisa kunjungi Info Kejadian Maluku sekarang juga.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari malukuterkini.com
- Gambar Kedua dari beritasatu.com