Kemenkumham Maluku semakin menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi di tingkat nasional melalui berbagai forum strategis.
Kakanwil Kemenkumham Maluku, Saiful Sahri, aktif mengikuti forum nasional untuk memperkuat sinergi antar lembaga dan meningkatkan pelayanan hukum di Maluku.
Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Info Kejadian Maluku.
Peran Aktif Kakanwil di Forum Nasional
Kakanwil Kemenkumham Maluku, Saiful Sahri, secara konsisten menunjukkan kiprah aktifnya dalam berbagai forum nasional yang menyoroti penguatan tata kelola dan kolaborasi kelembagaan. Salah satu perannya terlihat dalam Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif Beneficial Ownership, yang membahas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset dan kepemilikan perusahaan. Kehadiran Kanwil Maluku pada forum ini menegaskan komitmen daerah untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan profesional.
Dalam forum tersebut, Saiful Sahri membawa aspirasi dan tantangan wilayah Timur Indonesia agar kebijakan nasional lebih responsif terhadap kondisi lokal. Keterlibatan aktif ini menjadi bentuk kontribusi nyata Kanwil Maluku dalam menyelaraskan kepentingan pusat dan daerah, serta memperkuat posisi Maluku sebagai perwakilan yang mampu memberi masukan strategis. Melalui forum, pengalaman dan praktik terbaik dari Maluku dibagikan, terutama terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
Selain itu, Kakanwil juga mengikuti diskusi strategi hukum nasional secara virtual, yang membahas berbagai kebijakan dan reformasi hukum di Indonesia. Partisipasi ini memungkinkan Maluku berbagi praktik pemberian layanan hukum yang inklusif dan humanis, serta memperkuat akses keadilan. Dengan demikian, peran aktif di forum nasional tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola, tetapi juga memperkuat posisi Kanwil Maluku sebagai mitra strategis pemerintah pusat.
Kolaborasi Dengan Pemda dan DPRD
Saiful Sahri menekankan pentingnya sinergi antara Kanwil Kemenkumham, pemerintah daerah (Pemda), dan DPRD sebagai strategi pembangunan hukum di Maluku. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, Kakanwil menekankan perlunya perencanaan regulasi dan penganggaran yang tepat agar program hukum dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini menjadi kunci agar kebijakan pusat dapat diadaptasi dengan karakteristik lokal.
Selain pembentukan regulasi, Kanwil Maluku fokus pada penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh wilayah. Posbakum menjadi akses utama masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum gratis, terutama bagi kelompok rentan. Percepatan pendirian Posbakum di daerah terpencil dan rawan konflik sosial menjadi bukti nyata komitmen Kemenkumham dalam menghadirkan keadilan yang merata.
Kakanwil juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mengoptimalkan layanan hukum di tingkat kabupaten dan kota. Dengan digitalisasi, pelayanan hukum dapat lebih cepat, efisien, dan transparan. Kolaborasi erat antara Kanwil, Pemda, dan DPRD memastikan transformasi layanan berjalan efektif, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Baca Juga: Maluku Geger, Warga Blokade Jalan Usai Rumah Kades Dilempari Massa
Peningkatan Layanan dan Reformasi Birokrasi
Kanwil Kemenkumham Maluku fokus pada penguatan layanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang sedang dijalankan kementerian. Digitalisasi layanan menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Inovasi ini mendapat apresiasi dari Ombudsman RI, yang menilai langkah Maluku sebagai upaya nyata memangkas birokrasi yang berbelit dan mempercepat pelayanan.
Transformasi digital tidak hanya diterapkan pada layanan hukum, tetapi juga administrasi kekayaan intelektual dan pelayanan notaris. Sistem digital ini memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha memperoleh layanan yang cepat, mudah, dan akuntabel. Kakanwil menekankan pentingnya memberi kewenangan lebih kepada kantor wilayah agar pengelolaan layanan dapat dilakukan secara langsung, sehingga akuntabilitas semakin terjamin.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Kanwil Maluku mendukung pembangunan pemerintahan modern yang berbasis teknologi. Dengan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, layanan hukum di Maluku diharapkan semakin responsif, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sinergi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
Penguatan sinergi antar lembaga hukum menjadi perhatian utama Kakanwil Maluku. Forum koordinasi dengan aparat penegak hukum, peradilan, dan pemasyarakatan digelar secara rutin untuk memastikan interoperabilitas dalam penanganan perkara. Sinergi ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan implementasi sistem peradilan pidana terpadu di Maluku.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi fokus melalui program inovatif, seperti pendirian Koperasi Merah Putih berbasis hukum. Program ini mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan hukum yang humanis, sekaligus mendorong pembangunan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan sinergi kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, Kanwil Kemenkumham Maluku berperan lebih dari sekadar lembaga hukum. Kakanwil Saiful Sahri menegaskan bahwa kolaborasi, inovasi layanan, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci membangun sistem hukum yang transparan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Simak dan ikuti berita terupdate lainnya tentang Maluku dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpecaya hanya di Info Kejadian Maluku.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari malukuterkini.com
- Gambar Kedua dari kemenkum.go.id