Kanwil Kemenkum Maluku Aktif, Ikuti Webinar Nasional RUU Pidana Mati

Kanwil Kemenkum Maluku berpartisipasi aktif dalam webinar nasional mengenai RUU pidana mati, membahas aspek hukum, kemanusiaan.

Webinar diikuti oleh akademisi, praktisi hukum, dan lembaga HAM, sebagai upaya memperkuat pemahaman hukum dan kapasitas SDM di Maluku. Partisipasi ini mendorong edukasi hukum masyarakat, mendukung proses legislasi transparan, serta memastikan.

Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Info Kejadian Maluku.

Maluku Berpartisipasi Aktif di Webinar Nasional

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum HAM) Maluku baru-baru ini mengikuti webinar nasional yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) pidana mati. Webinar ini diikuti oleh berbagai instansi pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya evaluasi dan kajian mendalam mengenai kebijakan hukuman.

Wakil Kepala Kanwil Maluku mengungkapkan antusiasme dan komitmen institusinya untuk terus mengikuti perkembangan regulasi dan kebijakan hukum yang terkait. Webinar ini menjadi wadah penting untuk mendiskusikan berbagai aspek hukum, kemanusiaan, dan sosial yang melekat dalam penerapan hukuman mati.

Melalui diskusi ini, Kanwil Maluku juga menguatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dinamika hukum pidana terkini. Dengan demikian, implementasi penegakan hukum di wilayah Maluku diharapkan semakin profesional dan humanis sesuai dengan perkembangan perundang-undangan nasional.

Materi yang Dibahas Dalam Webinar RUU Pidana

Webinar membahas berbagai aspek mendalam tentang RUU pidana mati, mulai dari dasar hukum, implikasi sosial, hingga perspektif hak asasi manusia. Narasumber hadir dari kalangan akademisi hukum, lembaga HAM, dan praktisi pengacara yang memberikan pandangan berimbang tentang keberlanjutan.

Diskusi juga menyoroti bagaimana hukuman mati berpengaruh pada sistem peradilan pidana dan proses penegakan hukum. Termasuk pula analisis risiko kesalahan putusan dan perlunya perlindungan hak terdakwa dalam konteks hukuman yang paling berat ini.

Selain itu, bahasan menyentuh pula dampak sosial dari hukuman mati terhadap keluarga korban dan masyarakat luas. Pendekatan restorative justice dan alternatif hukuman juga menjadi salah satu fokus utama agar kebijakan pidana dapat lebih manusiawi dan efektif dalam mencapai keadilan.

Baca Juga: Maluku Utara Siap Garap Potensi Dua Ratus Ribu Hektar Lahan Tidur

Tanggapan Kanwil Kemenkum Maluku

Kepala Bidang Pengawasan Kanwil Kemenkum Maluku menyatakan bahwa partisipasi dalam webinar ini membuka wawasan baru, khususnya terkait bagaimana kebijakan pidana mati harus mempertimbangkan berbagai dimensi hukum dan kemanusiaan. Menurutnya.

Ia menilai bahwa proses pembahasan RUU pidana mati wajib melibatkan banyak pihak agar keputusan yang diambil mampu mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan secara menyeluruh. Kanwil Maluku siap memberikan kontribusi data dan masukan berdasarkan kondisi riil di lapangan serta dinamika sosial.

Lebih jauh, Kanwil juga berkomitmen memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami implikasi hukuman mati dan konsekuensinya. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mendukung penerapan aturan yang bertanggung jawab di wilayah Maluku.

Aspirasi dan Tahapan Berikutnya dalam Legislasi

Melalui webinar ini, diharapkan proses legislasi RUU pidana mati dapat berjalan transparan dan demokratis. Pemerintah dan DPR diharapkan terus membuka ruang dialog dengan berbagai kalangan guna mencapai kebijakan yang tepat sasaran serta berkeadilan.

Kanwil Kemenkum Maluku juga berharap hasil kajian dan masukan yang diperoleh dapat disampaikan kepada lembaga pembuat kebijakan untuk dipertimbangkan secara serius. Selain itu, Kanwil akan terus melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait hukum pidana kepada aparat penegak hukum dan masyarakat.

Langkah ke depan meliputi koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder guna memastikan bahwa kebijakan pidana, termasuk hukuman mati, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, penguatan hukum di Indonesia dapat sejalan dengan kemajuan demokrasi.

Selalu update dengan berita terbaru, informasi terpercaya, dan berita menarik lainnya tentang Maluku yang kami sajikan spesial untuk Anda setiap hari hanya di Info Kejadian Maluku.

---