Kemenkumham Maluku Gelar Pelatihan Paralegal 2025, Perkuat Akses Hukum

Kemenkumham Maluku resmi menggelar Pelatihan Paralegal 2025 Tahap IV di Ambon untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah hukum.

Kegiatan ini menghadirkan akademisi, praktisi hukum, dan pejabat BPHN, dengan fokus pada penyelesaian sengketa, mediasi, dan advokasi sosial. Pelatihan menekankan keadilan restoratif, perlindungan HAM, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Berikut ini rangkuman berbagai informasi menarik lainnya dan relevan yang bisa menambah wawasan Anda ada di Info Kejadian Maluku.

Kemenkumham Maluku Gelar Pelatihan Paralegal

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku resmi membuka Pelatihan Paralegal 2025 Tahap IV di Kota Ambon, Senin pagi. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku yang berasal dari unsur masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan organisasi kemasyarakatan.

Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku, Hendro Wibowo, menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Melalui peningkatan kapasitas paralegal, diharapkan persoalan hukum di tingkat akar rumput dapat diselesaikan secara cepat dan tepat tanpa harus langsung dibawa ke pengadilan.

Kegiatan dilaksanakan selama lima hari dengan materi yang mencakup dasar hukum penyelesaian sengketa, mediasi, hingga advokasi sosial. Para peserta mendapatkan bimbingan langsung dari akademisi, praktisi hukum, serta pejabat dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Memperkuat Peran Paralegal di Tingkat Lokal

Paralegal memiliki peran vital dalam membantu penyelesaian persoalan hukum di masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Provinsi Maluku yang terdiri dari banyak pulau memerlukan tenaga paralegal yang memahami hukum sekaligus mampu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program Paralegal Justice Award yang diinisiasi Kemenkumham untuk mendorong peningkatan kualitas layanan hukum di daerah. Melalui pelatihan ini, paralegal diharapkan mampu memberikan penyuluhan hukum dan membantu penyelesaian konflik sosial secara damai.

Menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Maluku, pelatihan tahap IV menjadi momen penting memperkuat jaringan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Dengan kemampuan mediasi dan pengetahuan hukum yang diperkuat, para paralegal bisa menjadi ujung tombak keadilan masyarakat.

Baca Juga: Pangan Murah, Sinergi Maluku Utara Dan KAHMI Perkuat Ketahanan Pangan

Penekanan pada Keadilan Restoratif dan Hak Asasi Manusia

Tema utama pelatihan tahun ini menekankan pentingnya penerapan keadilan restoratif di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan penyelesaian masalah secara humanis tanpa menimbulkan konflik baru. Peserta juga dibekali cara menghadapi kasus-kasus yang bersinggungan dengan hak asasi manusia di tingkat lokal.

Materi hak asasi manusia mencakup pemahaman tentang perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Peserta diajak berdiskusi interaktif tentang penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial di masyarakat adat yang kaya akan nilai kearifan lokal.

Selain itu, sesi simulasi kasus turut digelar agar peserta dapat mempraktikkan keterampilan mereka dalam menangani persoalan hukum secara nyata. Pendekatan aplikatif ini diharapkan meningkatkan kepercayaan diri peserta untuk terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa sosial.

Harapan dan Tindak Lanjut ke Depan

Dalam penutupan sesi pertama, Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku menegaskan bahwa keberadaan paralegal sangat membantu pemerintah dalam memperluas layanan hukum. Ia juga meminta peserta menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas setelah kembali ke wilayah masing-masing.

Kegiatan pelatihan paralegal tahap IV ini ditargetkan melahirkan lebih banyak kader hukum masyarakat yang terlatih dan beretika. Peserta akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi yang diakui oleh Kemenkumham melalui BPHN.

Ke depan, pemerintah daerah Maluku berkomitmen terus bersinergi dengan Kemenkumham dalam memperkuat kapasitas hukum masyarakat. Program lanjutan seperti klinik hukum keliling dan konsultasi gratis direncanakan sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum di seluruh wilayah Maluku.

Simak dan ikuti berita terupdate lainnya tentang Maluku dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpecaya hanya di Info Kejadian Maluku.

---