Pemerintah Provinsi Maluku dukung penuh terhadap program pinjam pakai Barang Milik Daerah (BMD) untuk Sekolah Rakyat di Maluku.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan termarjinalkan. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, secara langsung menghadiri penandatanganan perjanjian pinjam pakai BMD sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung program tersebut.
Program Pinjam Pakai BMD Untuk Sekolah Rakyat
Program pinjam pakai BMD merupakan inisiatif Kementerian Sosial RI yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan universitas untuk memanfaatkan aset-aset daerah seperti gedung dan lahan yang tidak terpakai.
Aset tersebut kemudian dipinjam pakai secara sementara untuk dijadikan lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan alternatif yang dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Melalui program ini, Sekolah Rakyat dapat dibangun dan dioperasikan dengan biaya yang lebih efisien. Program ini juga sekaligus memanfaatkan aset daerah yang selama ini belum optimal penggunaannya.
Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai BMD di Maluku
Pada Kamis, 10 Juli 2025, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa hadir dalam acara penandatanganan perjanjian pinjam pakai BMD yang melibatkan Pemerintah Provinsi Maluku dan Kementerian Sosial RI. Perjanjian ini menandai komitmen bersama untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Maluku.
Dengan adanya perjanjian ini, sejumlah gedung dan lahan milik pemerintah daerah akan digunakan sebagai fasilitas pendidikan sementara bagi Sekolah Rakyat.
Gubernur Hendrik menyampaikan bahwa program ini sangat mulia karena memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum dhuafa dan kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal.
Manfaat Program Bagi Masyarakat Maluku
Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Maluku, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. Program ini memberikan akses pendidikan yang lebih mudah dan terjangkau bagi anak-anak dari keluarga miskin. Dengan langkah ini sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh ilmu dan keterampilan.
Selain itu, pemanfaatan BMD yang efektif juga membantu pemerintah daerah mengoptimalkan aset yang ada tanpa harus membebani anggaran daerah secara besar-besaran.
Baca Juga: Tragedi Ombak di Pulau Kelang: Pemakaman Hancur, Tulang Berserakan
Dukungan Pemerintah Daerah dan Kementerian Sosial
Gubernur Maluku menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat penting agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan baik. Sinergi antara Pemprov Maluku, Kementerian Sosial, serta berbagai pihak terkait seperti universitas dan komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan program ini.
Pemprov Maluku juga berkomitmen untuk memfasilitasi proses perizinan dan administrasi agar penggunaan BMD untuk Sekolah Rakyat berjalan lancar dan sesuai aturan.
Status Pinjam Pakai Bersifat Sementara dan Fleksibel
Menurut Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), perjanjian pinjam pakai BMD bersifat sementara dengan masa minimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengelola asetnya sekaligus mendukung program pendidikan yang bersifat dinamis.
Dengan status pinjam pakai yang jelas, diharapkan tidak ada kendala administratif yang menghambat pelaksanaan program Sekolah Rakyat di lapangan.
Harapan Untuk Pemerataan Pendidikan di Maluku
Gubernur Hendrik Lewerissa berharap program Sekolah Rakyat melalui pinjam pakai BMD dapat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Maluku. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh gagal mewariskan harapan kepada generasi muda, terutama mereka yang berasal dari kalangan kurang beruntung.
Dengan pendidikan yang merata, diharapkan kualitas sumber daya manusia di Maluku dapat meningkat dan turut mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.
Kesimpulan
Dukungan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa terhadap program pinjam pakai Barang Milik Daerah untuk Sekolah Rakyat. Program ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Melalui sinergi dengan Kementerian Sosial dan berbagai pihak, pemanfaatan aset daerah secara efektif menjadi solusi strategis untuk mengatasi kesenjangan pendidikan.
Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi generasi muda Maluku. Hal ini juga menjadi langkah penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan.
Untuk informasi terkini dan lengkap mengenai berbagai kejadian penting di Maluku, termasuk insiden keamanan dan bencana alam, kalian bisa kunjungi Info Kejadian Maluku sekarang juga.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari malukuterkini.com
- Gambar Kedua dari beritalaser.com