Dugaan mafia perbankan mencuat di Maluku, menyeret Bank Mandiri dalam skandal kredit miliaran rupiah yang menggegerkan publik.
Skandal mafia terungkap dalam RDP Komisi I DPRD Maluku, Kamis, 16 Oktober 2025. Kasus ini melibatkan notaris, pihak yayasan, dan oknum Bank Mandiri, dengan nilai kredit miliaran rupiah. Sertifikat tanah milik Yayasan Ittaqollah dan warga yang diduga dibaliknamakan secara ilegal dijadikan agunan, menimbulkan pertanyaan soal integritas perbankan.
Berikut ini rangkuman berbagai informasi menarik lainnya dan relevan yang bisa menambah wawasan Anda ada di Info Kejadian Maluku.
Terkuaknya Modus Operandi Kejahatan Kredit
Kasus ini bermula dari penggunaan sertifikat tanah milik Yayasan Ittaqollah Kebun Cengkih dan seorang warga bernama Rahma. Sertifikat ini diduga dibaliknamakan secara ilegal, sebuah indikasi kuat adanya manipulasi dokumen. Kemudian, dokumen-dokumen ini dijadikan agunan untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mandiri.
Total pencairan kredit yang fantastis mencapai lebih dari Rp13 miliar, sebuah angka yang mencengangkan. Proses pencairan dana ini berlangsung secara bertahap sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Masing-masing pencairan memiliki nilai signifikan, yaitu Rp1,8 miliar, Rp4 miliar, Rp2 miliar, dan Rp6 miliar.
Heskel Haurisaa, Kuasa Hukum Yayasan Ittaqollah, menegaskan bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Menurutnya, proses kredit sebesar itu tidak mungkin lolos tanpa adanya keterlibatan “orang dalam” di Bank Mandiri. Pernyataan ini mengindikasikan adanya dugaan konspirasi terencana yang melibatkan berbagai pihak.
Peran Kunci Pihak Internal Dan Oknum Bank
Dugaan kuat keterlibatan notaris menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Peran notaris yang seharusnya independen dan menjaga legalitas proses hukum, dipertanyakan. Diduga notaris turut serta dalam memuluskan proses pembaliknamaan sertifikat tanah yang ilegal.
Selain itu, pihak internal yayasan juga diduga memiliki peran dalam skandal ini. Keterlibatan mereka mengindikasikan adanya celah dalam tata kelola internal yayasan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Hal ini membuka kemungkinan adanya pengkhianatan kepercayaan dari dalam.
Paling krusial, adanya indikasi keterlibatan oknum di tubuh Bank Mandiri. Heskel Haurisaa secara tegas menyatakan bahwa pencairan dana sebesar itu tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan mereka. Ini menunjukkan adanya praktik tidak profesional dan penyalahgunaan wewenang di bank plat merah tersebut.
Baca Juga: Batalyon C Brimob Polda Maluku Resmi Miliki Pejabat Baru
Reaksi Dan Langkah Hukum Yayasan
Kasus ini terungkap setelah pihak Bank Mandiri mengirimkan surat peringatan dan pemberitahuan lelang. Surat tersebut ditujukan kepada tiga bidang tanah yang ternyata merupakan aset sah milik Yayasan Ittaqollah. Pihak yayasan baru menyadari bahwa aset mereka telah dijadikan jaminan kredit tanpa sepengetahuan pengurus yang berwenang.
Keterkejutan yayasan ini menjadi bukti nyata bahwa seluruh proses pengajuan kredit dilakukan secara rahasia dan tanpa persetujuan. Kondisi ini merugikan yayasan secara finansial dan merusak reputasi mereka. Mereka merasa dicurangi dan dirugikan oleh pihak-pihak yang terlibat.
Sebagai respons, Heskel Haurisaa menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan somasi kedua. Yayasan Ittaqollah siap menempuh jalur hukum, baik pidana maupun perdata, untuk menuntut keadilan. Langkah hukum ini diambil untuk mengungkap kebenaran dan menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau.
Tantangan Otoritas Dan Penegakan Hukum
RDP Komisi I DPRD Provinsi Maluku yang dihadiri oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku menjadi platform penting. OJK memiliki peran krusial dalam mengawasi praktik perbankan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Penjelasan Heskel Haurisaa menjadi masukan berharga bagi OJK untuk segera bertindak.
Penegasan Heskel mengenai adanya indikasi keterlibatan oknum Bank Mandiri menuntut respons cepat dari pihak berwenang. Perlu dilakukan investigasi menyeluruh dan transparan untuk membuktikan dugaan ini. Jika terbukti, sanksi tegas harus diberikan kepada semua oknum yang terlibat, tanpa pandang bulu.
Kasus ini menjadi ujian bagi integritas perbankan dan penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat menunggu keadilan ditegakkan, sementara pengawasan diperkuat agar praktik serupa tidak terulang dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan tetap terjaga.
Simak dan ikuti berita terupdate lainnya tentang Maluku dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpecaya hanya di Info Kejadian Maluku.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari rakyatmaluku.fajar.co.id
- Gambar Kedua dari biz.kompas.com