Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 resmi disepakati antara Pemerintah Kota Ambon dan DPRD.
Keputusan ini merupakan bentuk penyesuaian kebijakan anggaran yang mengacu pada dinamika kondisi ekonomi dan penyelarasan dengan regulasi pusat. Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, memberikan penjelasan serta alasan-alasan penting di balik perubahan tersebut.
Proses Resmi Persetujuan Perubahan APBD 2025
Pada Rabu, 23 Juli 2025, Pemerintah Kota Ambon bersama DPRD secara resmi menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta pengesahan Perubahan APBD 2025.
Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan amanat Pasal 169 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kesepakatan ini menjadi dasar bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun anggaran yang efisien dan prioritas pembangunan daerah yang baru.
Penyesuaian Target Pendapatan Daerah
Wali Kota Ambon menyatakan ada penyesuaian target pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2025. Total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,307 triliun, sedikit menurun 0,30% dibandingkan target awal Rp1,311 triliun.
Penyesuaian tersebut terjadi pada komponen pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang turun sekitar 3,04%, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru naik signifikan sebesar 10,30%, mencapai Rp262,9 miliar.
Selain itu, pendapatan lain yang sah dialokasikan Rp25,4 miliar. Perubahan ini mengikuti Permendagri dan regulasi keuangan terbaru yang mengatur alokasi transfer daerah serta instruksi efisiensi anggaran nasional.
Penyesuaian Anggaran Belanja Untuk Prioritas Pembangunan
Total belanja daerah tahun 2025 diubah menjadi Rp1,315 triliun, turun 1,7% dari anggaran awal sebesar Rp1,337 triliun. Rincian belanja meliputi belanja operasi sebesar Rp1,022 triliun (turun 2,74%), belanja modal sekitar Rp175 miliar, belanja tak terduga naik 18,95% menjadi Rp10,5 miliar, dan belanja transfer tetap Rp106,8 miliar.
Wali Kota menegaskan bahwa perubahan belanja ini diarahkan untuk mengoptimalkan efisiensi tanpa mengurangi capaian pembangunan. Khususnya dalam 17 program prioritas yang menjadi fokus pelaksanaan visi-misi kepala daerah dan RPJMD tahun 2025–2029.
Baca Juga: Operasi Gabungan Bea Cukai Maluku-Ambon Gagalkan 27.092 Rokok Ilegal
Alasan Pokok Perubahan APBD 2025
Alasan utama yang disampaikan Wali Kota Ambon adalah penyesuaian asumsi makro ekonomi akibat perkembangan kondisi riil yang belum sesuai dengan proyeksi awal. Kondisi tersebut, termasuk fluktuasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan dinamika PAD.
Pemerintah daerah diharuskan menata ulang anggaran dengan tetap fokus mengutamakan pelayanan publik. Efisiensi belanja menjadi prioritas agar anggaran dapat lebih berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di daerah.
Komitmen Wali Kota Ambon Dalam Perubahan APBD
Bodewin Wattimena menegaskan komitmennya untuk terus menyesuaikan kebijakan fiskal di Kota Ambon agar mampu menjawab tantangan ekonomi terkini. Ia menggarisbawahi pentingnya konsistensi dalam mengimplementasikan anggaran yang fokus kepada pembangunan infrastruktur, penguatan sektor ekonomi lokal, dan pelayanan dasar.
Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah secara optimal melalui berbagai inovasi dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Dukungan DPRD dan Harapan Ke Depan
DPRD Kota Ambon menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap perubahan APBD tersebut. Anggota DPRD menilai perubahan anggaran sebagai langkah adaptasi yang sangat penting agar kebijakan daerah tetap relevan dan dapat berjalan sesuai dinamika yang ada.
Harapan bersama adalah perubahan ini dapat mempercepat pencapaian target pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Ambon secara menyeluruh.
Kesimpulan
Perubahan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 resmi disepakati sebagai respons atas dinamika kondisi ekonomi dan regulasi nasional yang baru. Penyesuaian target pendapatan, khususnya penurunan transfer pusat dan peningkatan PAD. Perampingan belanja daerah diarahkan untuk memaksimalkan efisiensi dan fokus pada 17 program prioritas pembangunan.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara bertanggung jawab demi pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Dukungan penuh DPRD dan kolaborasi seluruh OPD menjadi kunci keberhasilan implementasi perubahan anggaran ini yang diharapkan dapat mempercepat kemajuan Kota Ambon.
Untuk informasi terkini dan lengkap mengenai berbagai kejadian penting di Maluku, termasuk insiden keamanan dan bencana alam, kalian bisa kunjungi Info Kejadian Maluku sekarang juga.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari malukuterkini.com
- Gambar Kedua dari ambon.antaranews.com