Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Maluku kembali menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayah mereka.
Kali ini, organisasi mahasiswa tersebut secara tegas mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengevaluasi kinerja Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Ikbal Tamher. Tuduhan serius dilayangkan terkait buruknya kinerja, gaya kepemimpinan yang dinilai arogan, serta kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan di berbagai wilayah Maluku.
Isu ini mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan di daerah. Di bawah ini Info Kejadian Maluku akan membahas tuntutan SEMMI Maluku terkait evaluasi kinerja Kepala BPJN dan kondisi memprihatinkan infrastruktur jalan di wilayah Maluku.
Tuduhan Terhadap Kepemimpinan BPJN Maluku
Ketua PW SEMMI Maluku, Risman Soulisa, tidak menahan kritik keras terhadap kepemimpinan Ikbal Tamher di BPJN Maluku. Menurutnya, berbagai persoalan serius telah terjadi dalam pengelolaan anggaran negara yang mencapai miliaran rupiah.
Mekanisme proyek yang tidak transparan menjadi sorotan utama, di mana proses tender dan pelaksanaan pembangunan dinilai kurang terbuka untuk diawasi publik. Keluhan dari kontraktor lokal juga bermunculan, mengindikasikan adanya masalah dalam hubungan kerja dan koordinasi proyek.
Yang lebih mengkhawatirkan, tidak ada pembangunan strategis yang memberikan dampak nyata dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat Maluku, padahal anggaran yang dikelola sangatlah besar.
Sikap Resisten Terhadap Kritik Publik
Aspek kepemimpinan yang paling dikritik adalah sikap Tamher yang dinilai resisten terhadap masukan dan kritik dari publik. SEMMI Maluku mengaku telah beberapa kali mencoba membangun komunikasi konstruktif untuk memberikan masukan dan saran perbaikan. Namun, upaya-upaya tersebut selalu dihadapi dengan sikap arogan dan penolakan terhadap kritik yang membangun.
Kondisi ini dinilai sangat berbahaya bagi iklim demokrasi dan partisipasi publik dalam pengawasan kinerja pejabat publik. Sikap tertutup ini juga menghambat proses perbaikan berkelanjutan yang seharusnya menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Kondisi Infrastruktur Jalan yang Memprihatinkan
Kondisi fisik infrastruktur jalan di Maluku menunjukkan gambaran yang sangat memprihatinkan dan menjadi bukti nyata dari buruknya pengelolaan proyek. Jalan lintas Namrole-Leksula mengalami kerusakan ekstrem yang sangat menghambat aktivitas dan perekonomian masyarakat setempat.
Yang lebih mengejutkan, kontrak pembangunan jalan ini baru selesai pada akhir 2024, namun belum genap setahun sudah mengalami kerusakan parah. Jalan lintas Buru Selatan bahkan memiliki sekitar 600 lubang, termasuk 100 lubang besar yang sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Di Kota Ambon, ruas jalan strategis seperti Pasar Mardika depan MCM dan jalan Taeno-Wakal juga masih banyak mengalami kerusakan yang belum ditangani secara serius.
Baca Juga: Tragedi Longsor di Ambon: Permukiman Warga Hancur, Satu Korban Jiwa
Dampak Terhadap Masyarakat dan Perekonomian
Kerusakan infrastruktur jalan yang parah ini memberikan dampak domino yang sangat merugikan masyarakat Maluku. Aktivitas ekonomi terhambat karena distribusi barang dan mobilitas masyarakat menjadi sangat sulit dan berisiko tinggi. Biaya transportasi meningkat drastis karena kerusakan kendaraan yang lebih sering terjadi akibat kondisi jalan yang buruk.
Masyarakat juga harus menanggung risiko keselamatan yang tinggi setiap kali melakukan perjalanan. Sektor pariwisata, sebagai salah satu potensi ekonomi Maluku, juga terdampak negatif karena akses yang sulit dan tidak nyaman bagi wisatawan. Kondisi ini pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Tuntutan Pemeriksaan dan Akuntabilitas
Melihat berbagai permasalahan yang telah teridentifikasi, SEMMI Maluku dengan tegas mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Satuan Kerja (Satker) 1, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan seluruh kontraktor yang terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur.
Pemeriksaan ini harus mencakup audit keuangan yang komprehensif untuk memastikan setiap rupiah anggaran APBN yang telah dikucurkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. SEMMI juga menuntut adanya sanksi tegas bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan kelalaian atau penyimpangan dalam pengelolaan proyek.
Sistem pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan juga harus diberlakukan untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang.
Kesimpulan
Kasus yang diangkat SEMMI Maluku menunjukkan adanya permasalahan sistemik dalam pengelolaan infrastruktur daerah. Kepemimpinan yang tidak akuntabel memperburuk situasi di lapangan. Proyek-proyek dijalankan tanpa transparansi yang memadai. Hasil pembangunan pun tidak berkualitas dan merugikan masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengawasan. Evaluasi terhadap Kepala BPJN Maluku menjadi langkah mendesak. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait juga perlu segera dilakukan. Kementerian PUPR dan aparat hukum harus bertindak tegas dan serius. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah kunci untuk memperbaiki pembangunan di Maluku.
Simak dan ikuti terus Info Kejadian Maluku agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya yang terupdate setiap hari.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar dari ambon.tribunnews.com